PIJAR NTT (Perhimpunan Jurnalis Alor)

January 14, 2010

ARJUNA “Goyang” Pemerintahan Alor

Filed under: POLKAM — pijarntt @ 15:12

Demonstrasi seolah tidak pernah lekang dari bumi nusa kenari. Barangkali ini sebagai pratanda kemajuan prinsip demokrasi di tanah ini. Sebab anak-anak yang dilahirkan dari rahim Nusa Kenari ini kian kritis menggugah dan mempertanyakan ikhwal kejanggalan-kejanggalan kinerja pemerintahan di daerah ini. SEJAK dinobatkan menjadi orang nomor satu dan dua di kabupaten Alor, pelbagai riak gelombang demonstrasi kerap mewarnai kiprah kepemimpinan pasangan ini. Goncangan ini datang dari rupa-rupa aliansi dan organisasi kemasyarakatan. Dan diawal tahun baru 2010, demonstrasi kembali mengguncang dan mencengangkan pasangan Drs. Simeon Th. Pally dan Drs. Jusran M. Tahir dari kursi kepemimpinannya memimpin kabupaten Alor untuk masa bakti 2009-2014. Kalangan DPRD Alor yang sedang bersidang membahas RPJMD Kabipaten Alor Tahun 2009-2014 “dipaksa” meladeni aksi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jelata untuk Nusa Kenari (ARJUNA) menggelar aksi demonstrasi guna mengusung beberapa persoalan krusial yang dilancarkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Senin, (4/01/2010). Sejauh pantauan Alor Pos, kelompok pendemo yang dikoordinir Walter Datemoli, SE bergerak maju dari stadion mini Kalabahi menuju kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diteruskan hingga kantor Bupati dan DPRD kabupaten Alor. Barisan aliansi ini berjumlah kurang-lebih 10 orang dikawal pihak keamanan dari kepolisian resor Alor. Sepanjang perjalanan tersebut, pelbagai orasi tetap dilakukan sambil sesekali memperdengarkan kembali sesumbar janji manis Drs. Simeon Th. Pally sewaktu kampanye pemilihan Bupati dan wakil bupati di tahun 2008 silam. Janji Tally adalah janji untuk memberikan upah/gaji kepada ketua-ketua RW dan RT sebesar Rp. 750.000 tiap bulan dan kenaikan harga komoditi pertanian sekitar Rp. 25.000/Kg. Janji tersebut oleh ARJUNA dinilai sebagai sebuah kebohongan besar terhadap publik yang digencarkan Simeon Th. Pally. Pembohongan justru terjadi karena janji-janji tersebut tidak serta merta dimasukan ke dalam RPJMD kabupaten Alor periode 2009-2014. Dalam semangat perjuangan membela kepentingan rakyat, aliansi ini terus bergerak menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Alor. Persis pada saat inilah DPRD kabupaten Alor sedang melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (perda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2009-2014. Aliansi ini meminta dan mendesak ketua DPRD kabupaten Alor, Dominggus Malaka, SH dan kelima pimpinan fraksi di dewan untuk keluar dari ruangan sidang guna berdialog dengan demonstran perihal penolakan terhadap RPJMD kabupaten Alor. Setelah kurang lebih 30 menit para demonstran berorasi di depan gedung utama DPRD, kelima pimpinan fraksi yakni Matias Lili, Kislon Obisuru, S.Sos, James Takalapeta, Hermanto Jahamouw dan Marten Maure, yang lalu diikuti ketua DPRD kabupaten Alor, Dominggus Malaka, SH akhirnya keluar dari ruangan sidang. Guna menanggapi dan mengakomodir pernyataan sikap ARJUNA, Malaka menyatakan bahwa rapat paripurna sedang menskors anggota dewan selama 15 menit untuk pembentukan panitia khusus (pansus) perumus hasil pembahasan ranperda tentang RPJMD kabupaten Alor tahun 2009-2014. Dewan tidak bisa bertemu ARJUNA untuk membahas pernyataan sikapnya karena masih harus dilanjutkan dengan sidang paripurna dewan untuk pembentukan pansus. Dewan bisa bertemu ARJUNA usai rapat pembentukan ini. Karena itu usai rapat paripurna pembentukan pansus ini, rapat khusus dengar pendapat dan pernyataan sikap antara ketua DPRD dan pimpinan Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gabungan Suara Rakyat, Fraksi Gabungan Alor Bersatu dan sejumlah anggota dewan dengan ARJUNA dilakukan di salah satu ruangan komisi. Ketua ARJUNA, Yohanis Lakamai bersama Viktor Sumaa sebagai sekretaris, dan Walter Datemoli, SE selaku koordinator demonstrasi mengajukan beberapa pernyataan sikap yang berintikan penolakan terhadap RPJMD kabupaten Alor tahun 2009-2014. Aliansi ini menilai bahwa pada prinsipnya RPJMD kabupaten Alor 2009-2014 telah lewat waktu dan tidak dapat dibahas lagi. Karena itu DPRD harus menyadari bahwa jangan melegalkan segala cara atas nama pembangunan dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat Alor tidak menghendaki sebuah proses pembangunan yang diawali dengan hal-hal yang melanggar hukum. Bahwasanya keterlambatan RPJMD ini melanggar hukum, dan untuk itu DPRD harus memberikan pelajaran kepada bupati dan serentak menguji komitmen bupati yang selalu berkoar-koar tentang supremasi hukum. ARJUNA dihadapan ketua DPRD dan pimpinan fraksi lebih jauh mengungkapkan penemuan angka proyeksi pendapatan yang dinilai konyol. Angka proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diubah secara keseluruhan oleh Bappeda yang semula dapat membangkrutkan daerah ini dengan deficit Rp. 148.740.052.385,91 diubah menjadi surplus hingga Rp. 88 milyar lebih merupakan suatu tindakan konyol yang dilakukan pemerintah. Tindakan ini merupakan pembohongan publik karena sebelumnya tidak dibahas dalam musrembang. Perubahan angka-angka defisit maupun surplus dapat mempengaruhi proyeksi maupun target pembangunan yang dibuat pemerintah. Surplus yang direncanakan pemerintah tidak dilakukan melalui ekstensifikasi objek pajak dan retribusi. Karena tidak ada perubahan struktur pajak dan retribusi, maka tindakan ini merupakan tindakan memeras rakyat. Selanjutnya aliansi ini menilai bahwa ironisnya surplus yang direncanakan pemerintah tidak masuk dalam perhitungan APBD tahun selanjutnya dan yang justru lebih membahayakan adalah pembiayaan yang dibuat pemerintah dengan menggunakan pinjaman daerah, penjualan surat obligasi dan penjualan asset daerah. Dan ini merupakan upaya sistematis untuk menggadai daerah. Aliansi ini meminta DPRD untuk lebih jeli melihat pertumbuhan pembangunan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Sebab pada dasarnya sifat perencanaan dilakukan berdasarkan tren lima tahun sebelumnya. Ada beberapa kejanggalan yang dijumpai aliansi ini diantaranya pada buku DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dokumen pelelangan. Pada buku DPA Tahun 2009 halaman II.36, tertulis volume bongkar muat komoditi dan kebutuhan pokok yang terlihat pada table 2.17, datanya kontraversi yakni tertulis pada table 2.17 adalah data angka melek huruf pada halaman II.15. Selain itu, pertumbuhan PDRB Alor berdasarkan harga konstan pada table II.35 halaman II.36 sangat kontraversi dengan angka pertumbuhan yang sebenarnya. Misalnya tahun 2003 terdapat 12.12. % dan tahun 2007 terdapat 8.89 %. Namun yang tercatat dalam buku PDRB Alor dalam angka 2003-2007. Ini seharusnya tercatat tahun 2004, 5.84%, tahun 2006, 5.12% dan tahun 2007, 5.89%. Selanjutnya pada bab IV menyangkut analisa lingkungan strategis oleh ARJUNA dinilai lebih dititikberatkan pada tinjauan global dan RPJP Nasional, RPJP propinsi NTT sementara RPJMD sama sekali tidak mengacu pada dari RPJPD kabupaten Alor berdasarkan Perda No.6 tahun 2009. Dan pada bab VI, muatan-muatan dalam strategi dan arah kebijakan sama sekali tidak mengakomodir muatam-muatan yang terdapat dalam visi-misi kepala daerah terpilih. Dengan ini keseluruhan agenda kebijakan keluar dari visi-misi kepala daerah termasuk keenam pola pendekatan yang digunakan untuk pelaksanaan program Trikrida tidak diakomodir dalam RPJMD. Dengan mencermati data yang diketengahkan itu, maka ARJUNA menilai bahwa kepala daerah terpilih telah melakukan sebuah tindakan pembohongan publik dan telah merugikan rakyat Alor. Karena itu mereka (ARJUNA) meminta kelima fraksi di lembaga dewan yang terhormat menentukan sikap tolak rancangan RPJMD untuk penyesuaian seperlunya terkait janji-janji politis bupati untuk menaikan harga komoditi kemiri, mengakomodir tunjangan bagi kepala desa, dusun dan RW/RT, serta insentif bagi guru dan tenaga medis. Menindaklanjuti pernyataan sikap aliansi tersebut dan serentak ikhtiar memediasi dialog yang tampak alot dan panas, Ketua DPRD kabupaten Alor, Markus D.Mallaka,SH mengakui bahwa dewan memang terlambat membahas RPJMD. Akan tetapi fungsi legislatif yakni legislasi dan pengalokasian anggaran harus tetap dijalankan. RAPBD akan tetap dibahas dewan. Segala masukan dan pernyataan sikap itu, kata Mallaka, akan menjadi perhatian dewan dalam pembahasan dan penetapan RPJMD nanti. Pada pihak lain, ketua fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi B, Hermanto Djahamouw merasa kaget karena aliansi ini sudah mendapatkan buku DPA Tahun 2009. “Sudah banyak kali saya minta buku itu (DPA Tahun 2009) tapi tidak pernah diberi,”kata Jahamouw. Ia mengatakan bahwa sebagian besar pernyataan sikap ARJUNA sudah disampaikan pada rapat paripurna dewan. “Karena itu secara politik tidak perlu kuatir apalagi menekan dewan,”tegasnya. Kislon Obisuru, S.Sos selaku ketua fraksi Alor Bersatu dalam komentarnya mengatakan bahwa soal RPJMD sedang kami bahas. Dan pandangan terakhir putusan, akan kami mainkan!selain itu Marten Maure pun tampil mengemukakan pandangannya perihal momen klatur untuk “tidak diterima” dan “putus”. Dalam pemandangan umum terdapat dua hal itu. kalau tidak diterima, maka dinamakan penolakan tetapi kalau “putus”, maka ia ditolak untuk dikembalikan dan diperbaiki. Hal yang sama juga dikemukakan oleh fraksi-fraksi lainnya. Asal tahu saja, aktivis ARJUNA yang gencar berorasi antara lain, Dony M.Mooy,S.Pd, Lukas Atalo,SH, Viktor Sumaa,SE, Yahuda Lanma,SH, Walter Datemoly,SE dan Yohanis Lakamay,S.Sos. j Pijar/dedydhosa

December 18, 2009

Tiga Pimpinan DPRD Alor di Lantik

Filed under: BERITA UTAMA,POLKAM — pijarntt @ 14:33

KALABAHI, PK—Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor akhirnya dilantik, Selasa (16/12/2009) oleh Ketua pengadilan Negeri (PN) Kalabahi, Firman Panggabean, SH. Tiga pimpinan DPRD yang dimaksud, yakni Dominggus Mallaka, SH dari Partai Golkar sebagai ketua, Deni Lalitan dari Partai Demokrat sebagai Wakil ketua (waket), dan James Takalapeta dari PDIP sebagai Waket.

Pelantikkan dan pengambilan sumpah berlangsung di ruang sidang utama DPRD Alor dalam rapat paripurna tersebut tersebut dihadiri Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally, Wabup Alor, Drs. H.Jusran M. Tahir, unsure muspida,mantan Ketua DPRD Alor periode 2004-2009, Drs. John Th. Blegur, dan undangan lainnya. Rapat paripurna tersebut berjalan lancar dan aman, meski dari 25 anggota DPRD Alor, yang hadir dalam rapat itu sebanyak 18 orang, sedangkan 7 orangnya tidak hadir, termasuk tiga ketua Fraksi, yaitu Hermanto Djahamou (Ketua Fraksi PDIP), Marthen Maure, SH (Ketua Fraksi Suara Rakyat), dan Kislon Obisuru, S.Sos (Ketua Fraksi Alor Bersatu). Acara pelantikkan ini sempat molor satu jam, dari jam 09.00 wita yang dijadwalkan akhirnya baru berlangsung pukul 09.30 wita, akibat hujan deras yang menguyur kota kalabahi sejak Senin malam (15/12/2009) hingga Selasa pagi (16/12/2009).

Bupati Pally mewakili Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam membacakan sambutan tertulis pada acara pelantikkan tersebut mengatakan, Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengandung makna Yuridis Konstitusional yang diaktualisasikan selama 5 (lima) tahun dalam proses pemerintahan di Negara ini. Untuk itu, Lebu Raya mengajak, kesempatan yang berbahagia dan bermartabattersebut hal ini disikapi secara jujur, arif dan bijaksana, dan merefleksikan eksistensi dan peran yang akan dilakukan oleh Pimpinan DPRD yang terhormat dan humanis. Lebu Raya mengatakan, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa DPR merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan sebagai wahana demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, kata Lebu Raya, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah, tandas Lebu Raya, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi, atau satu bertanggung jawab kepada yang lain.

“Hubungan yang demikian secara operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing,”ungkap Lebu Raya.

Untuk itu,jelas Lebu Raya, DPRD dan pemerintah Daerah wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam praktek berpemerintahan. Lebu Raya melanjutkan, dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara dan berpemerintahan yang lebih akuntabel, maka terjadi perubahan substansi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 seiring dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dibandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, jelas Lebu Raya, pengaturan mengenai DPRD terdapat beberapa perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih demokratis diantaranya, yakni, pengaturan mengenai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Ini berarti, ungkap Lebu Raya, Pimpinan DPRD tidak perlu dilakukan pemilihan sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, melainkan berasal dari Partai Politik Pemenang Pemilu yang memperoleh kursi terbanyak dalam Pemilu. Dengan mekanisme demikian, akan relatif lebih mudah dan sederhana dan terbatas dari kemungkinan praktek politik uang. Selain itu juga, jelas Lebu Raya, menghargai Partai Politik pemenang Pemilu sehingga kedepan dapat menjadi motovasi bagi Partai Politik untuk bekerja keras meraih simpati masyarakat, karena unsur Pimpinan DPRD tidak ditentukan oleh beberapa Anggota DPRD melainkan langsung oleh rakyat melalui Pemilu.( YEP – PK )

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.